Kurikulum Bencana Segera Diajarkan

"Pendidikan bencana itu absolut."

JAKARTA - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mendorong pengetahuan mengenai bencana segera masuk kurikulum pendidikan, paling tidak untuk pendidikan tingkat menengah.

Sebab, menurut Kepala Biro Pusat Informasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Safri Burhanuddin, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang bencana masih minim.

"Buktinya, saat kejadian tsunami Mentawai, banyak masyarakat belum tahu akan terjadi tsunami," kata Safri dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Safri mengatakan kebutuhan akan kurikulum bencana di sekolah sangat mendesak karena Indonesia merupakan daerah bencana. "Jadi kita harus bersahabat dengan bencana," ujar pakar geologi laut lulusan Universite de Bretagne Occidentale Brest, Prancis, ini.

Dia menilai pengetahuan masyarakat mengenai bencana penting untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi. Karena itu, Kementerian mendorong pengetahuan bencana masuk kurikulum pendidikan. "Secepatnya," kata dia ketika ditanyai kapan kurikulum bencana diajarkan di sekolah.

Menurut Safri, kurikulum itu seharusnya sudah diajarkan kepada anak-anak di sekolah dasar, terutama di daerah yang rawan bencana, seperti gempa dan tsunami. Pelatihan untuk menghadapi bencana, kata dia, juga perlu dilaksanakan.

Safri mengimbau masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi. Dia meminta masyarakat yang tinggal di pesisir pantai berhati-hati bila melihat air laut tiba-tiba surut.

"Lebih baik langsung naik ke daratan yang lebih tinggi," kata dia. Dia berharap pemerintah mengawasi bangunan yang ada apakah sudah tahan gempa.

Permintaan agar pengetahuan tentang bencana masuk kurikulum pendidikan juga dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah, Poppy Dharsono. "Pendidikan bencana itu absolut. Harus itu'" kata dia di pendopo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kemarin.

Menurut dia, Indonesia adalah negara rawan bencana alam. Namun, kata dia, kondisi itu tak diimbangi dengan rancangan penanganan yang baik sehingga, tiap kali bencana terjadi, pemerintah kelabakan menanganinya.

Ia menyebut penanganan pengungsi Merapi, di mana ribuan orang dikumpulkan terpisah dari ternaknya. Akibatnya, kata dia, pengungsi kembali ke rumah meski kondisi Merapi belum aman. "Penanganan belum komprehensif," kata dia.

Di Jepang, kata dia, pemerintahnya cukup tanggap. Siswa sekolah disana diajari pelatihan menghadapi bencana. Bangunan yang didirikan pun selalu menyesuaikan dengan ancaman bencana.

"Seperti tentara yang dipersiapkan berperang, menghadapi bencana juga harus dipersiapkan," ujar Poppy.

Sumber : Koran Tempo edisi Sabtu, 13 November 2010