Suku Mentawai : Dipaksa Terima Peradaban Baru

Sesungguhnya, sangat bias ketika suku Mentawai dianggap sebagai suku terasing oleh pemerintah. Karena dinilai terasing, mereka dipaksa menerima peradaban baru yang bukan jati diri mereka.

Tahun 1970-an, Departemen Sosial membuat program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT). Dengan program itu, suku-suku yang dinilai terbelakang dan primitif direlokasi agar menjadi lebih maju.

Dengan dalih agar mudah mengakses pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, suku Mentawai dipaksa menerima cara hidup yang sama sekali berbeda dengan yang diajarkan leluhur mereka.

Suku Mentawai sejatinya hidup dari berburu dan meramu. Mereka hidup berkelompok dalam pola pemukiman yang disebut Uma. "Uma biasanya di hulu sungai atau tak jauh dari aliran sungai yang bisa dilalui sampan. Namun, jauh dari tepi pantai," kata penduduk asli Siberut Selatan, Yosep Sarogdok.

Menurut Sarogdok, tahu 1970-an, ketika pemerintah melaksanakan program PKMT, suku Mentawai dipindah ke pesisir dan mulai mengenal cara domestifikasi terhadap tanaman dan hewan.

Antropolog dari Yayasan Citra Mandiri, lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam pendampingan suku Mentawai, Tarida Hernawati, dalam bukunya, Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam, mencatat, salah satu kebijakan PKMT adalah program relokasi penduduk di Pulau Siberut. Masyarakat yang sebelumnya hidup berkelompok dalam Uma masing-masing disatukan ke perkampungan yang dibentuk oleh pemerintah.

Tarida yang melakukan penelitian terhadap salah satu Uma, yakni Uma Sagulu, mencatat, akibat PKMT, klan Sagulu terpaksa pindah tempat tinggal beberapa kali. Awalnya, mereka tinggal di daerah Sungai Silaoinan, Siberut Selatan. Lewat PKMT, mereka bersama klan lain direlokasi ke Tatebburuk. Kawasan sebenarnya milik klan Tatebburuk. Pemerintah lalu memindahkan beberapa klan lebih ke pesisir, ke Dusun Puro II Desa Muntei.

"Pemerintah lalu mendatangkan perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) dan perusahaan perkebunan ke Kepulauan Mentawai. Hutan tak lagi jadi milik kami, sudah dikapling oleh pemilik modal," kata Sarogdok.

Memang tak seluruh sumber kehidupan di hutan atau hulu sungai ditinggalkan. Meski tinggal di permukiman baru, suku Mentawai tak meninggalkan tempat asal mereka. Tarida mencatat, Uma tetap jadi identitas klan, selain tanah ulayat yang menjadi tempat pemenuhan kebutuhan. Tanaman sagu, keladi, dan pisang yang menjadi bahan pokok suku Mentawai tetap ada di tempat tinggal mereka dulu. Setiap klan suku Mentawai tetap kembali ke tempat mereka mendirikan Uma secara berkala untuk mengambil sagu, keladi, atau pisang. Pemenuhan kebutuhan akan upacara adat juga dilakukan di Uma.

Masuknya perusahaan HPH dan perkebunan ke Kepulauan Mentawai membawa perubahan terhadap cara hidup warga Mentawai. Mereka mulai mengenal uang sebagai alat tukar.

Rachmadi dari Perkumpulan Telapak Indonesia yang melakukan banyak aktivitas pembangunan masyarakat dan pendampingan suku Mentawai menuturkan, hingga tahu 1996, suku Mentawai masih menggunakan sistem barter dalam aktivitas ekonomi. "Masuknya perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi HPH membuat suku Mentawai mengenal uang sebagai alat pembayaran," kata Rachmadi, yang beraktivitas di Kepulauan Mentawai sejak 1995.

Ada hal positif yang dicatat Rachmadi dari intervensi pemerintah, yakni suku Mentawai makin mengenal pendidikan sebagai cara mengubah status sosial mereka. "Sayangnya, mereka masih belum siap bahwa sekolah juga membutuhkan uang. Mereka masih sangat sederhana dalam melakukan aktivitas ekonomi. Saya pernah membeli cempedak di pedagang pendatang seharga Rp 1.500, tetapi penduduk asli masih menjual Rp 500," kata Rachmadi.

Masuknya HPH dan perusahaan perkebunan membuat suku Mentawai tercerabut dari kehidupan yang sangat terkait alam (hutan dan sungai).

Suku Mentawai mengenal sosok yang penting dalam kehidupan sosial mereka, yakni Sikerei, pemimpin upacara adat dan penyembuh orang sakit.

Tarida mencatat, dalam setiap pengobatan (pabetei) dan upacara adat (puliaijat), Sikerei membutuhkan daun dari berbagai jenis tumbuhan. Sekarang, hutan tempat tumbuh daun-daun kehidupan itu terganggu.

Melalui PKMT, pemerintah membangun antara lain permukiman pesisir orang Mentawai di Sagecik, Pulau Sipora, Desa Muara Taikako di Pagai Utara serta Sagulima di Siberut.

Surfaid International sejak 2007 melatih orang Mentawai pesisir agar tahu bahaya gempa dan bagaimana mengantisipasi bahaya tsunami. "Namun, kemampuan kami terbatas melatih dan membuat program Dusun Siaga Bencana di 22 dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai," kata Coordinator Officer Program Siaga Bencana Surfaid international, Sozanolo Duli.

Sungguh ironis, program masa lalu pemerintah merelokasi suku Mentawai dari hulu sungai ke pesisir kini harus dibayar dengan hilangnya ratusan nyawa akibat tsunami. Kini, pemerintah ingin mengembalikan mereka ke hulu sungai, bukit, dan hutan yang sejatinya merupakan Uma bagi orang Mentawai.

Sumber: Kompas edisi Sabtu, 13 November 2010